Soroti Minimnya Serapan Tenaga Kerja, DPRD Tarakan Dorong Link and Match BLK dengan Industri
TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Tarakan menekankan pentingnya keterkaitan (link and match) antara program Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kebutuhan dunia industri di Kalimantan Utara (Kaltara).
Sorotan ini mencuat usai Pansus melakukan uji petik ke BLK Tarakan pada Rabu (15/4/2026). Ketua Pansus LKPj, Barokah, menilai program pelatihan yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil perusahaan, sehingga berpotensi menghambat penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, keberadaan BLK seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, terutama di tengah banyaknya proyek besar di Kaltara yang membutuhkan tenaga terampil.
“Di Kaltara ini banyak perusahaan besar dan proyek strategis yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Artinya, pelatihan di BLK harus disesuaikan dengan kebutuhan itu,” ujar Barokah.
Namun di lapangan, Pansus menemukan bahwa program pelatihan masih terbatas, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Sepanjang tahun ini, BLK Tarakan hanya membuka satu paket pelatihan dengan kapasitas 16 peserta, jumlah yang dinilai jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan angkatan kerja.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada minimnya peluang masyarakat untuk mendapatkan pelatihan, tetapi juga berimbas pada tidak optimalnya pemanfaatan tenaga instruktur yang ada di BLK.
“Kalau pelatihannya sedikit, otomatis instruktur juga tidak maksimal menjalankan tugasnya. Ini tentu jadi persoalan serius dalam pengembangan SDM,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menemukan sejumlah kendala teknis, seperti kerusakan alat praktik, termasuk mesin las yang membutuhkan perbaikan. Hal ini dinilai dapat memengaruhi kualitas pelatihan yang diberikan kepada peserta.
Sebagai tindak lanjut, Pansus akan merekomendasikan kepada Wali Kota Tarakan agar dilakukan penyesuaian program pelatihan berbasis kebutuhan industri. DPRD juga mendorong dinas terkait untuk aktif berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan guna memetakan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan.
Barokah menegaskan, pelatihan tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap diserap dunia kerja.
“Kami ingin lulusan BLK benar-benar punya kompetensi yang dibutuhkan industri. Jadi bukan sekadar pelatihan, tapi harus ada jaminan relevansi dengan kebutuhan kerja,” pungkasnya.
Hasil uji petik ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi dalam rapat paripurna internal DPRD Kota Tarakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Tarakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. (*)
