Respons Lambat Satpol PP Disorot, DPRD Tarakan Dorong Penambahan Armada Operasional
TARAKAN – Lambatnya respons aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani laporan masyarakat menjadi sorotan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Tarakan.
Temuan ini mengemuka saat Pansus melakukan uji petik ke kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (PMK), Rabu (15/4/2026).
Ketua Pansus LKPj DPRD Tarakan, Barokah, mengungkapkan bahwa keterbatasan armada operasional menjadi faktor utama yang memengaruhi kecepatan respons petugas di lapangan.
Saat ini, hanya tersedia satu unit kendaraan operasional untuk mobilisasi di sektor wilayah, sementara unit lainnya terpusat di posko utama. Kondisi ini membuat waktu tempuh menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi lebih lama, khususnya untuk wilayah Tarakan Utara dan Tarakan Timur.
“Ini yang dikeluhkan masyarakat, respons Satpol PP tidak secepat dulu. Padahal sebagai penegak Peraturan Daerah, mereka dituntut sigap dalam patroli dan penanganan kejadian,” ujar Barokah.
Menurutnya, keterbatasan kendaraan berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di lapangan. Padahal, keberadaan Satpol PP sangat krusial dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pansus merekomendasikan penambahan minimal dua unit kendaraan operasional agar masing-masing sektor wilayah memiliki armada sendiri. Dengan demikian, petugas dapat lebih cepat menjangkau lokasi kejadian tanpa harus menunggu mobilisasi dari posko pusat
Selain itu, Pansus juga menyoroti kondisi sarana di sektor Pemadam Kebakaran yang turut mengalami kendala teknis. Namun, fokus utama rekomendasi saat ini diarahkan pada penguatan mobilitas Satpol PP guna menjawab keluhan masyarakat terkait lambannya penanganan di lapangan.
Seluruh hasil temuan ini akan dirangkum dan disampaikan kepada Wali Kota Tarakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan publik ke depan. (*)
