High Level Meeting TP2DD, Wali Kota Tarakan Perkuat Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah
TARAKAN – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., menegaskan digitalisasi transaksi keuangan daerah menjadi keharusan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Khairul saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tarakan bertema “Sinergi Digital untuk Tarakan Maju” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Sistem Penyaluran dan Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai bagian dari penguatan digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Kota Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut dipaparkan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Tarakan pada Semester I Tahun 2026 sebesar 95,5 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding capaian sebelumnya yang mencapai 98,5 persen.
Kendati demikian, Kota Tarakan masih berada dalam kategori digital dalam penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Selain itu, kondisi ruang fiskal Kota Tarakan dinilai masih cukup baik di tengah berbagai tantangan. Capaian pembayaran pajak daerah melalui kanal digital juga terus meningkat.
Tercatat 91,59 persen penerimaan pajak daerah telah disetorkan melalui layanan digital, seperti mobile banking, SMS banking, dan internet banking.
Khairul mengatakan, elektronifikasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan seluruh OPD sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Tarakan mewujudkan kota cerdas (smart city).
“Elektronifikasi merupakan sebuah keharusan bagi seluruh OPD sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan kota yang cerdas,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga harus didukung infrastruktur yang memadai, khususnya ketersediaan jaringan internet yang stabil agar seluruh layanan berbasis elektronik dapat berjalan optimal.
Selain itu, Khairul juga mendorong optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)
