Komisi II DPRD Monev Bersama APMS Bahas Ketersediaan BBM di KTT

TANA TIDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) melakukan rapat gabungan pada salah satu APMS yang ada di Kecamatan Betayau. Rapat ini juga sebagai upaya monitoring dan evaluasi Komisi I dan II DPRD KTT.
Hal ini dilakukan karena DPRD menerima keluhan dan laporan dari masyarakat terkait kondisi solar bersubsidi yang kian sulit di KTT.
Anggota DPRD Komisi II, Rini Tika mengatakan monitoring ini dilakukan untuk mengecek langsung permasalahan BBM bersubdisi yang terjadi di KTT.
“Kita sudah lakukan pengecekan ke lapangan dan pihak pemilik APMS dengan pihak Sub Pangkalan BBM juga sudah kita pertemukan untuk membahas kelangkaan solar bersubsidi ini,” ungkap Rini, Sabtu (13/8/2022).
Pertemuan itu juga membahas sejumlah permasalahan dan beberapa kesepakatan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti pihak SPBU PT. Aji Makmur Jaya harus bisa mendatangkan solar minimal dua kali dalam sebulan.
“SPBU inikan ada kouta sebanyak 20 ton untuk menyalurkan BBM jenis solar kepada masyarakat dan kita minta kouta ini harus dikirimkan sebanyak dua kali dalam sebulan,” ujarnya.
“Poin ini juga harus disepakati, karena sulitnya BBM ini tersalur penuh ke masyarakat karena ada hak untuk menyalurkannya ke Sub Pangkalan dan ini kita minta untuk adanya pembatasan,” tambahnya.
Tak hanya itu, DPRD KTT juga akan menyurati Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Tana Tidung untuk mengatur penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mengevaluasi para Sub pangkalan yang ada.
“Ini yang utama karena jika tidak diindahkan maka ijin beroperasi APMS PT Aji Makmur Jaya bisa dicabut,” tegasnya.
Tak sampai di situ, DPRD KTT akan menyurati pihak PT. Pertamina Berau dan Balikpapan terkait dengan jumlah kouta BBM solar yang ada di KTT. “Kuota BBM solar ini masih berstandar kouta kecamatan sedangkan saat ini KTT sudah kabupaten, sehingga kita juga ingin pihak Pertamina memperhatikan ini dan segera menambah kuota BBM solar yang ada di KTT,” katanya.
“Kita sama-sama tahu saat ini baik masyarakat, jumlah kendaraan dan industri juga bertambah di KTT, jadi kita minta untuk ditambah,” tuntasnya. (adv/ac).