DPRD Tarakan Setujui Skema Anggaran Rp282 Miliar untuk Pemindahan Puspem
TARAKAN – Pemindahan pusat pemerintahan (Puspem) Kota Tarakan ke kawasan Juata Laut akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada relokasi instansi pemerintahan terlebih dahulu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino menjelaskan, saat ini perpindahan belum mencakup seluruh lembaga, termasuk DPRD. Namun, ia memastikan bahwa dalam jangka panjang seluruh aktivitas pemerintahan akan terpusat di lokasi tersebut.
“Baru pemerintahan. DPRD saat ini belum. Tapi nanti gedungnya akan dipindah ke sana juga, ya ujung-ujungnya pasti akan dipindah,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, DPRD telah menerima gambaran kebutuhan anggaran pembangunan Puspem yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Total anggaran yang disiapkan berkisar di angka Rp282 miliar.
“Untuk Puspem ya, Rp280-an tadi, Rp282 miliar totalnya,” katanya.
Penganggaran proyek tersebut dirancang tidak sekaligus, melainkan dibagi dalam kurun waktu lima tahun. Skema ini dinilai menjadi strategi untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
“5 tahun. Dari itu saja dihitung, Rp 280 miliaran itu dibagi 5. Itu kalau nggak salah kemarin sekitar Rp 20 miliaran,” jelasnya.
Simon menegaskan, DPRD pada prinsipnya mendukung program pemindahan pusat pemerintahan selama perencanaan anggaran yang diajukan pemerintah dinilai rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah programnya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan itu juga janji politik. Kami di DPRD untuk penganggarannya, selama disampaikan secara rasional masuk, kita akan menyetujui,” tegasnya.
Ia juga menekankan, persetujuan anggaran yang diberikan merupakan keputusan kolektif lembaga DPRD, sehingga seluruh anggota dewan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kebijakan tersebut.
“Artinya kalau sudah lembaga DPRD menyetujui, berarti kita harus sepakat untuk keputusan itu,” tambahnya.
Meski dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran, DPRD tetap menilai proyek ini telah melalui perhitungan matang. Baik pemerintah daerah maupun legislatif disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyepakati rencana tersebut.
“Pasti pemerintah sudah punya hitung-hitungan juga dan teman-teman DPRD juga menghitung,” pungkasnya. (sct/kp)
