DPRD Dukung 2 Persen APBD untuk Tekan Inflasi
TANA TIDUNG – Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung (KTT) Samoel, memastikan rapat paripurna terkait pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (RPABPD) dilakukan pada hari Jumat, 16 September 2022.
Hal itu, diungkapkan oleh setelah adanya beberapa penundaan terkait pembahasan Rancangan Perubahan di DPRD Tana Tidung. Ia mengatakan rancangan perubahan dari DPRD sebenarnya sudah selesai dan tinggal disepakati. Hanya saja karena adanya rekomendasi baru dari Pemkab KTT, terkait pencegahan inflasi membuat DPRD KTT harus melakukan pertimbangan kembali.
“Rekomendasi itu terkait dengan penggunaan 2 persen anggaran untuk pencegahan inflasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan hal ini tentunya sangat bagus untuk masyarakat kita,” ungkap Samoel, Kamis, 15 September 2022.
Penggunaan 2 persen APBD untuk pencegahan inflasi ini, nantinya akan digunakan oleh OPD terkait untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. “Mau digunakan subsidi Sembako kah, bantuan sosial kah atau subsidi lainnya, itu besok baru kita putuskan. Intinya 2 persen ini harus benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat,” terangnya.
Terkait RPABD sendiri, Samoel membeberkan tidak ada anggaran yang akan digeser selain penambahan anggaran kepada OPD PMK, terkait dengan perawatan ataupun belanja OPD.
“PMK inikan menyimpan beberapa aset Pemkab yang vital seperti mobil pemadam kebakaran, sehingga ini masih dalam anggaran wajib untuk rincian anggarannya, besok kita lihat seperti apa,” terangnya.
Ia menambahkan, adanya langkah Pemkab dalam berusaha mencegah terjadinya inflasi di KTT, sangat diapresiasi oleh DPRD KTT. Pasalnya, akibat kenaikan harga BBM. KTT merupakan Daerah di Provinsi Kaltara yang paling terdampak, karena hampir semua kebutuhan pangan yang ada di KTT mengandalkan pasokan dari luar Daerah.
“Hampir semua harga Sembako dan harga pelayanan transportasi swasta yang ada di KTT mengalami kenaikan. Sehingga adanya pencegahan inflasi memang harus kita lakukan,” ujarnya.
“Makanya penggunaan 2 persen APBD untuk pencegahan inflasi ini, kita sangat dukung karena sudah tepat,” tandas Samoel. (adv/ac)
